SintangInformasi.id, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara tegas menyuarakan kritik terhadap peredaran Pertamax oplosan serta kebijakan penggunaan barcode di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ia menilai bahwa kedua masalah ini merugikan masyarakat dan perlu segera ditangani.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis, 6 Maret 2025.
Maraknya Peredaran Pertamax Oplosan
Krisantus mengungkapkan keprihatinannya terkait beredarnya Pertamax oplosan yang diduga telah menyebar luas dan berpotensi merusak mesin kendaraan.
“Kita sangat prihatin dengan kejadian ini. Banyak Pertamax oplosan beredar di Indonesia. Bahkan, bisa jadi kendaraan Pak Gubernur pun sudah menggunakannya. Jangan-jangan sudah mulai ‘batuk-batuk’ mesinnya,” ujarnya.
Kualitas bahan bakar yang buruk tidak hanya berdampak pada kendaraan tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat yang harus menghadapi biaya perbaikan akibat dampak negatif dari bahan bakar oplosan.
Menolak Kebijakan Barcode di SPBU
Selain menyoroti Pertamax oplosan, Krisantus juga mengkritik keras kebijakan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi yang dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kemarin ada aturan barcode. Saya harap media juga menyoroti ini, televisi bisa merekam. Barcode dan sebagainya tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Hanya menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan ini justru menjadi beban bagi masyarakat kecil yang membutuhkan akses mudah terhadap BBM bersubsidi.
“Saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode. Tidak ada barcode-barcode lagi. Saat isi BBM di SPBU, masyarakat harus bisa langsung mengaksesnya tanpa hambatan. Barcode ini hanya dibuat untuk mengamankan minyak oplosan agar cepat terjual,” tambahnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap regulasi yang dinilai lebih banyak merugikan daripada memberikan solusi.
Harapan Masyarakat terhadap Kebijakan BBM
Kritik Wakil Gubernur Kalbar ini menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatur distribusi BBM bersubsidi. Masyarakat berharap agar ada regulasi yang lebih adil, transparan, dan tidak memberatkan pengguna.
Dengan meningkatnya tekanan publik dan desakan dari berbagai pihak, akankah kebijakan barcode ini ditinjau ulang? Masyarakat menanti solusi terbaik dari pemerintah terkait distribusi BBM yang lebih efisien dan berkualitas.