SintangInformasi.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pembentukan Bank Emas khusus penyimpanan emas pertama di Indonesia, yang dijadwalkan akan diresmikan pada 26 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.
“Kita akan bentuk bank emas. Selama ini kita tidak punya bank khusus untuk menyimpan emas hasil tambang kita, dan itu tidak ada di Indonesia,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Senin.
Presiden menjelaskan bahwa bank emas ini dibentuk untuk mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi Indonesia dalam pengelolaan komoditas emas. Selama ini, emas hasil tambang nasional banyak diekspor ke luar negeri tanpa adanya fasilitas penyimpanan khusus di dalam negeri.
“Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari, dan ini pertama kali di republik kita,” tambahnya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dalam negeri dan meningkatkan devisa nasional.
Kebijakan Baru: DHE SDA Wajib Disimpan di Bank Dalam Negeri
Selain pembentukan bank emas, Presiden Prabowo juga mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.
“PP ini merupakan aturan terbaru yang memperbarui PP Nomor 36 Tahun 2023. Dengan adanya kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa hasil ekspor SDA tetap memberikan manfaat optimal bagi ekonomi nasional,” tegas Presiden.
Kebijakan Ekonomi Kuartal I-2025
Selain regulasi terkait DHE SDA, Presiden Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025. Beberapa kebijakan yang diumumkan antara lain:
- Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial: Pemerintah akan mempercepat penyaluran bansos untuk mendukung daya beli masyarakat.
- Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR): THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta dijadwalkan cair pada bulan Maret 2025 guna mendorong konsumsi masyarakat menjelang Ramadan.
Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. (BMG)
